UTS Sistem Politik Indonesia

1. a. Jelaskan pengertian sistem serta berikan contoh sistem yang telah anda kenali.

Jawab:

Kata sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma). Dalam pengertian paling umum, sistem adalah sekumpulan objek yang memiliki keterhubungan satu sama lainnya. Sistem pada dasarnya memiliki dua makna; yaitu sistem sebagai method (metode atau cara dengan mekanisme yang berpola dan konsisten) dan sistem sebagai entity (entitas – suatu wujud keterikatan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam suatu kesatuan dan bergerak bersama secara keseluruhan untuk mencapai suatu tujuan). Dalam kenyataannya, dalam suatu sistem bisa saja terdapat beberapa sistem kecil (sub systems, secondary systems).

Sistem dapat ditemukan dalam semua aspek kehidupan, sehingga contohnya dapat diambil dari hal-hal kecil sekalipun. Objek sederhana seperti cangkir, misalnya, juga merupakan sebuah sistem yang terbuat dari bahan tertentu (misalnya tanah liat) yang dibuat dalam bentuk tertentu (relatif kecil, memiliki pegangan di pinggirnya, dengan permukaan yang dihias), lalu diproses sehingga dapat digunakan untuk suatu fungsi tertentu (menjadi wadah minuman). Cangkir juga menjadi sebuah sub-sistem dalam ruang lingkup yang lebih besar, misalnya dalam acara minum teh.

b. Sebutkan unsur-unsur sistem.

Jawab:

Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat unsur:

• Objek. Dapat berupa bagian, elemen, maupun variabel; namun bentuknya tergantung pada sifat suatu sistem dimana objek tersebut berada – dapat berupa benda fisik, abstrak, maupun keduanya.

• Atribut. Menjadi unsur penentu kualitas atau sifat kepemilikan antara sistem dengan objek.

• Hubungan internal. Merupakan unsur yang berperan di antara objek-objek dalam sistem.

• Lingkungan. Merupakan unsur tempat di mana sistem berada.

c. Jelaskan apa tujuan sistem.

Jawab:

Secara umum, sistem bertujuan mencapai suatu keteraturan antar sub-sistem sebagai objek yang diatur, baik dalam hubungan internal maupun dengan lingkungan tempat dimana suatu sistem berada dan diterapkan, sehingga tercapai hasil yang diinginkan oleh setiap sistem secara khusus.

d. Sebutkan dan jelaskan dengan rinci jenis-jenis sistem.

Jawab:

Terdapat banyak cara memilah sistem dalam berbagai kategori. Umumnya kita mengenal sistem terbuka, dimana objek-objek dalam sistem dapat dipengaruhi faktor lingkungan luar, dan sistem tertutup sebagai kebalikan dari sistem terbuka. Kenyataannya, kebanyakan sistem memiliki hubungan variabel dengan sekelilingnya (dynamic systems), sehingga kita dapat pula menggolongkan sistem sebagai berikut:

• Sistem fisik (physical system) atau termodinamika (termodynamic system); merupakan sistem dengan objek berupa energi dan benda mati. Misalnya sistem informasi yang melibatkan teknologi komputer.

• Sistem konsep (conceptual system); merupakan produk abstrak dari pemikiran yang mencetuskan ide sebagai awal suatu desain atau penemuan. Contohnya adalah program komputer sebagai perangkat lunak yang berasal dari pengembangan konsep dan ide.

• Sistem kehidupan (living system); merujuk pada suatu organisme, organisme sebagai bagian dari suatu kelompok organisme, kelompok organisme yang saling berinteraksi, atau interaksi kelompok organisme dengan unsur-unsur dalam lingkungannya. Konsep ini menjadi objek kajian utama dalam Biologi.

• Sistem manusia (human system); ialah sistem tentang manusia sebagai objek utama dalam Antropologi dan Sosiologi, sekaligus sub-sistem dalam sistem kehidupan yang dikaji dalam Biologi.

Sistem dapat pula menjadi seperangkat aturan untuk mengatur suatu perilaku atau kelompok, misalnya hukum sebagai sistem yang mengatur perilaku hidup bermasyarakat. Namun secara praktis, belum ada penggolongan umum terhadap jenis-jenis sistem yang dapat diterima secara luas.

2. Jelaskan pengertian Politik, Sistem Politik, dan Sistem Politik Indonesia.

Jawab:

Politik berasal dari kata Polis yang berarti negara kota. Dalam perkembangannya, kata tersebut menjadi akar kata untuk beragam istilah dalam bahasa Inggris seperti polity, politic, politics, political, politician, police, dan policy. Terdapat banyak pengertian politik menurut para ahli, namun salah satu yang paling klasik adalah menurut Aristoteles, yang menyatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dalam pembukaan buku Politics yang ditulisnya, Aristoteles, seperti dikutip Robert A. Dahl (dalam Rusadi: 1989, 10-11) menyebutkan,

“... Wherever we find politics we encounter some special relationship among the human being living together, a relationship variously called ‘rule’, ‘authority’, or ‘power’.”

Sebagai ilmu dan seni untuk meraih kekuasaan baik konstitusional maupun nonkonstitusional, politik menjadi proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diantaranya berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara.

Sementara dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Sebagai suatu sistem, sistem politik merupakan entitas yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan bekerjasama secara organisasional untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem politik dapat juga dikatakan sebagai struktur kekuasaan politik dan mekanisme kelembagaan yang mengendalikannya.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Politik Indonesia diartikan sebagai Sistem Politik yang berlaku di Indonesia – dengan “Indonesia” sebagai penanda sifat dan kekhasan bagi sistem politik, serta memuat pula landasan rohaniah bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai. Selain itu, istilah Sistem Politik Indonesia memiliki cakupan dimensi waktu sepanjang eksistensinya dan bukan dalam suatu periode tertentu saja, sehingga penafsirannya lebih luas, tidak temporer dan berbeda-beda.

3. Terdapat beberapa pendekatan dalam mempelajari kehidupan politik, sebutkan dan jelaskan setiap pendekatan tersebut dengan mendalam.

Jawab:

Pendekatan yang paling sesuai untuk menganalisis sistem politik adalah pendekatan sistem (system approach). Terdapat teori sistem umum (general systems theory) yang kemudian dapat dijabarkan menjadi pendekatan analisa sistem (system analysis approach) yang juga dikenal sebagai pendekatan input-output, dan pendekatan struktural-fungsional (structural-functional approach). Bersamaan dengan perkembangan pendekatan-pendekatan tersebut, muncul pendekatan baru yang disebut pendekatan perilaku (behavioural approach) dengan alirannya yang disebut aliran perilaku (behaviouralism).

Teori Sistem-sistem

Teori sistem-sistem dalam ilmu politik adalah sudut pandang yang sangat abstrak dan mekanistik terhadap politik. Adaptasi dari teori sistem ke dalam ilmu politik pertama kali dicetuskan oleh David Easton (1953). Secara ringkas, pendekatan perilaku yang diterapkan Easton mengusulkan bahwa suatu sistem politik dapat dilihat sebagai suatu sistem yang memiliki batasan dan senantiasa berubah dalam tahap-tahap pengambilan keputusan.

Easton berkeinginan untuk menjadikan politik sebagai ilmu pengetahuan, sehingga ia membuat model yang menjelaskan keteraturan dalam pola-pola dan proses-proses dalam kehidupan politik secara umum. Dalam pandangannya, level abstraksi yang paling tinggi dapat memungkinkan generalisasi ilmiah terhadap politik, sehingga politik haruslah dilihat secara keseluruhan, bukan sebagai sekumpulan masalah berbeda yang harus diselesaikan.

Teorinya adalah sebentuk pernyataan terhadap apa yang membuat sistem politik dapat beradaptasi, bertahan hidup, bereproduksi, dan berubah. Easton memaparkan politik dalam perubahan terus-menerus yang konstan, dan dengan kata lain menolak ide “equilibrium”. Lebih dari itu, ia menolak ide bahwa politik dapat dilihat dari berbagai tingkat analisis. Abstraksinya dapat digunakan untuk setiap kelompok dan permintaan, setiap saat.

Maka dapat disimpulkan bahwa Teori Sistem Umum ini lebih berguna dalam cakupan permasalahan makroanalisis alih-alih mikroanalisis.

Berikut adalah model pendekatan yang diciptakan Easton.

Pertama:

Dalam suatu sistem politik akan muncul “demand” (permintaan) untuk suatu “output” (hasil), dan pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun kelompok yang mendukung permintaan-permintaan tersebut.

Kedua:

Permintaan-permintaan dan pihak-pihak akan bersaing (baca: diproses di dalam sistem), yang akan memberi jalan pada pengambilan keputusan.

Ketiga:

Ketika suatu keputusan telah dibuat (misalnya suatu Undang-Undang), keputusan itu akan berinteraksi dengan lingkungannya.

Keempat:

Ketika aturan baru berinteraksi dengan lingkungannya, aturan tersebut akan memunculkan permintaan baru dan/atau pihak-pihak yang menentangnya (feedback).

Kelima:

Siklus akan dimulai kembali dari tahap pertama.

Jika sistem berfungsi seperti dalam penjelasan diatas, maka akan tercipta sistem politik yang stabil. Sedangkan jika tidak demikian, maka akan tercipta sistem politik yang disfungsional.

Terdapat beberapa kritik mengenai teori ini, diantaranya teori ini tidak mengindahkan konteks spesifik. Ilmu politik kontemporer cenderung menciptakan teori umum yang mengacu pada permasalahan kontekstual. Teori ini mengedepankan stabilitas, sehingga tidak mampu menjelaskan kerusakan atau konflik dalam sistem, juga karena penolakannya terhadap segala kecelakaan atau input luar yang mengganggu cara kerja sistem, dan terlalu mekanistik sehingga tidak mengindahkan variasi dan perbedaan sistem – dengan kata lain teori ini memandang bahwa sistem politik berdiri sendiri, terisolasi, dan stabil tanpa adanya saingan politik yang signifikan.

Teori Analisa Sistem

Disebut juga Input-Output Analysis dalam Systems of Political Science karya Oran R. Young, teori analisa sistem muncul sebagai pendekatan sistemik kedua oleh David Easton setelah teori sistem umum (general systems theory), sehingga kedua teori ini memiliki keterhubungan yang substansial. Namun teori analisa sistem mengadopsi beberapa posisi spesifik dari beberapa permasalahan yang belum terselesaikan dalam teori sistem umum. Teori analisa sistem berfokus pada sistem sebagai unit dasar analisis dan dalam intra serta inter sistem perilaku terhadap beragam sistem sebagai daerah penelitiannya, serta memperlakukan semua sistem politik sebagai sistem yang adaptif dan terbuka. Sistem analitik menjadi abstraksi yang terfokus dalam elemen tertentu pada perilaku manusia.

Struktur konseptual dalam teori analisa sistem berada ditengah-tengah dua set variabel inti. Pertama adalah perhatian mendasar terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan systemic persistence, sumber stres, dan mode atau proses penanganan stres. Posisi sentral pada konsep persistence memunculkan sejumlah poin tambahan yang menjadi variabel esensial yang tanpanya sistem politik tidak mungkin ada. Kedua adalah konsep yang disebut Easton the summary variables. Dimana siklus ini melibatkan masukan (input) dari beragam lingkungan dalam bentuk permintaan dan dukungan, proses konversi, hasil (output), dan mekanisme kaitan balik (feedback) yang menginjeksi efek dan konsekuensi output kembali ke dalam sistem sebagai input.

Teori Struktural-Fungsional

Aliran struktural-fungsional berada dalam jangkauan perspektif teoretis dalam antropologi dan sosiologi yang merujuk pada hubungan aktivitas sosial terhadap sistem sosial secara keseluruhan. Penekanannya ada pada aspek institusi dan perilaku sosial yang kondusif terhadap stabilitas dalam masyarakat.

Istilah struktural-fungsional berasal dari antropologis Inggris dan sosiologis Amerika. Di Amerika Serikat, Talcott Parsons menerbitkan buku The Social System pada 1951, dimana tercantum, “The systematisation of theory in the present state of knowledge must be in structural-functional terms”.

Pada 1970-an, Gabriel Almond dan Bingham Powell memperkenalkan pendekatan struktural-fungsional untuk membandingkan sistem politik, dengan argumen bahwa untuk memahami sistem politik diperlukan pemahaman tidak hanya pada institusi (struktur), namun juga fungsi-fungsinya, dimana institusi harus ditempatkan dalam konteks sejarah yang berarti dan dinamis sehingga dapat dipahami dengan benar. Ide ini muncul sebagai negasi terhadap pendekatan umum dalam bidang perbandingan politik: teori masyarakat-negara (the state-society theory) dan teori ketergantungan (dependency theory), sebagai turunan dari teori sistem David Easton dalam hubungan internasional, sebuah pandangan mekanistik yang memandang semua sistem politik sama secara esensial, sebagai subjek dari hukum “stimulus-respons” yang sama (atau dengan kata lain input-output) dengan sedikit memperhatikan keunikan karakteristik dari sistem itu sendiri.

Pendekatan struktural-fungsional berdasarkan pandangan bahwa sistem politik tersusun atas beberapa komponen kunci, termasuk kelompok kepentingan, partai politik, dan cabang-cabang pemerintah. Dalam tambahan terhadap struktur, Almond dan Powell menunjukkan bahwa sistem politik juga terdiri atas fungsi, semisal sosialisasi, rekrutmen, dan komunikasi politik.

Kerangka kerja konseptual teori struktural-fungsional berada dalam pertanyaan:

“What structures fulfill what basic functions and under what condition in any given system?” (Struktur apa yang memenuhi fungsi dasar apa, dan dalam kondisi apa?)

Berdasarkan luasnya pengertian fungsi konsep, sejumlah perbedaan spesifik menjadi penting, namun secara umum berada diantara fungsional vs disfungsional. Menurut Robert Merton (dalam Oran R. Young: 1968, p. 29), “Functions are those observing consequences which make for the adaptation or adjustment of a given system; and dysfunctions, those obeserved consequences which lessen the adaptation or adjustment of the system.”

Perbedaan yang juga penting adalah antara fungsi nyata (manifest) dan tersembunyi (latent), dimana variabel kuncinya adalah maksud (intent) dan pengakuan (recognition).

4. Salah satu teori yang dipakai dalam mengkaji sistem politik adalah Teori Analisa Sistem, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori tersebut, berikan ilustrasinya!

Jawab:

Teori Analisa Sistem menjadi suatu teori yang berusaha memandang kehidupan politik yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Di dalamnya, suatu sistem politik dibedakan dari sistem yang lain dengan pendeskripsian unit dasarnya serta pemisahan unit-unit di dalam dan di luar sistem, dengan tindakan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang mengikat masyarakat sebagai batas pembeda. Sesuatu juga baru bisa dianggap sistem jika memiliki pemberian kerja minimal yang memberikan struktur dalam tempat berlangsungnya kegiatan, dan adanya saling terkait antar sub sistem untuk keberlangsungan hidup di dalam sistem.

Contoh kasus yang dapat dianalisis menggunakan teori ini adalah pornografi di media massa yang muncul seiring lahirnya kebebasan pers. Adanya hukum permintaan-penawaran membuat pornografi hadir bagai jamur di musim hujan, misalnya saja media cetak bersampul model wanita dengan pose menantang, atau pakaian terbuka yang dikenakan para penari latar yang mengiringi penampilan artis-artis di televisi. Sebagian masyarakat yang tidak berkenan akan eksistensi media semacam ini dan mengecamnya sebagai perusak moral bangsa kemudian menuntut wakil rakyat untuk membuat Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. Ketika DPR tampil dengan mempersembahkan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) kepada publik, muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian pihak yang berpandangan bahwa pornografi dapat merusak moral bangsa memberikan dukungan disahkannya RUU APP menjadi UU APP dengan harapan UU APP dapat menjadi pengendali hukum untuk masalah pornografi. Namun tak sedikit pula yang menentang dengan beragam argumen – mulai dari budaya hingga ketidaktepatan konteks UU APP itu sendiri yang dianggap ambigu dalam mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Respon-respon yang bertentangan ini kemudian dibahas kembali dalam beberapa kali sidang anggota DPR, sehingga RUU ini menghabiskan waktu yang relatif lama dalam proses menuju pengesahannya menjadi UU.

5. Gambarkan Struktur dan Fungsi Sistem Politik yang pernah anda pahami, serta jelaskan dengan rinci masing-masing elemen yang ada dalam struktur maupun dalam fungsi sistem politik.

Jawab:

Dalam diagram diatas terlihat bahwa infrastruktur politik memiliki fungsi-fungsi input, yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berbeda. Dimulai dari fungsi artikulasi kepentingan (interest articulation) yang dilaksanakan oleh kelompok kepentingan, dilanjutkan dengan fungsi agregasi kepentingan (interest aggregation) oleh partai politik. Kemudian ada pula fungsi pendidikan politik dan seleksi kepemimpinan – juga dikenal sebagai sosialisasi politik dan rekrutmen politik, serta komunikasi politik, yang dijalankan oleh orsospol. Sedangkan suprastruktur politik memiliki tiga fungsi output; yaitu pembuatan aturan (rule making) yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif, penerapan aturan (rule application) oleh birokrasi, dan badan peradilan sebagai pelaku fungsi pemberian peradilan (rule adjudication).